Progresif.id - Pembebasan lahan ini tidak ada anggarannya, saat ini pemerintah lebih fokus menggunakan anggaran untuk infrastruktur.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, saat menjawab permintaan warga di Desa Wancimekar, Kabupaten Karawang, Jumat (20/2/2026) siang.
Pada agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Barat di desa tersebut, warga meminta pemerintah membebaskan lahan untuk kantor koperasi desa.
Kata Sabil Akbar, saat ini anggaran pemerintah terbatas, hanya untuk infrastruktur tanpa dana pembebasan lahan.
Hal yang memungkinkan saat ini yaitu, menggunakan tanah yang sudah dikuasai pemerintah atau negara, yaitu tanah kosong, untuk menghindari biaya pengadaan lahan.
