Progresif.id - Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan turun langsung menyapa masyarakat di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Karawang, Senin (20/6/2026) siang.
"Agenda kedewanan saya dilakukan untuk memantau realisasi pembangunan, serta menyerap aspirasi warga terkait dinamika ekonomi lokal dan ketenagakerjaan," kata Sabil Akbar.
Dalam kunjungannya, Sabil menyoroti banyaknya program pembangunan infrastruktur desa yang terpaksa tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Diakuinya, dia sangat memahami kondisi yang dirasakan masyarakat dan pemerintah desa saat ini. Banyak alokasi anggaran yang seharusnya direalisasikan untuk pembangunan desa justru terkendala efisiensi.
"Kami di DPRD berharap dan memperjuangkan agar anggaran untuk desa bisa segera kembali normal," ujar legislator Jabar yang membidangi urusan pemerintahan dan desa tersebut.
Selain masalah anggaran, Sabil Akbar juga memberikan perhatian khusus pada sektor ekonomi daerah dan ketenagakerjaan. Ia menilai, kondisi perekonomian warga serta para pelaku UMKM saat ini sedang mengalami masa sulit (pailit), yang diperparah oleh dinamika kebijakan tenaga kerja.
Meskipun Kabupaten Karawang dikenal memiliki Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMR) yang relatif tinggi, fakta di lapangan menunjukkan warga pribumi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri. Posisi pekerjaan industri justru mayoritas diisi pekerja dari luar daerah.
Menurut Sabil, kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendasar terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja yang berjalan saat ini. Sebagai solusi konkret, Sabil Akbar mengusulkan agar mekanisme dan alur rekrutmen tenaga kerja untuk kawasan industri di Karawang melibatkan atau dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa setempat.
Langkah ini dinilai efektif untuk dua hal utama, yaitu pemberdayaan warga lokal, pemerintah desa bisa menjamin warganya mendapatkan prioritas kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran desa. Selain itu, bisa untuk pencegahan pungutan liar (Pungli) dengan memangkas rantai oknum atau perantara ilegal melalui fasilitasi resmi dan transparan oleh pihak desa.
"Sebab saat ini yang bekerja di pabrik-pabrik dominan dari luar daerah. Dampak dari pelimpahan fasilitasi rekrutmen ke tingkat desa ini adalah untuk mengikis potensi pungli, sekaligus memberi wewenang resmi bagi desa dalam memfasilitasi warganya," tegas Sabil.
Inisiatif dan perhatian langsung Anggota DPRD Jabar ini mendapat sambutan hangat dari warga dan pemerintah desa setempat. Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Januri menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Sabil Akbar yang mau mendengar dan memperjuangkan nasib warga desa secara langsung.
Januri berharap aspirasi mengenai pemulihan anggaran pembangunan desa dan pembenahan sistem rekrutmen tenaga kerja ini dapat segera dikawal hingga membuahkan kebijakan riil di tingkat provinsi.
