 |
| Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M (tengah) bersama jajaran pengurus DPC PDI-P Kabupaten Karawang. |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X meliputi Kabupaten Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail atau yang akrab disapa Kang Pipik, menggelar kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024–2025 di Aula Taufik Kiemas, Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang.
Kang Pipik menegaskan, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah, bukan oposisi yang berseberangan dengan kepala daerah.
"Seringkali tersirat bahwa kami ini oposisi dan berhadapan dengan kepala daerah. Tapi negara kita ini demokrasi," jelas Kang Pipik di hadapan para kader dan sayap partai, Senin (21/7/2025) siang.
Lanjut dikatakannya, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah.
"Justru karena itu, kita harus dilibatkan dalam pembangunan di lingkungan masing-masing," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kang Pipik juga menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan para pengurus PDI Perjuangan dari tingkat PAC hingga DPC se-Kabupaten Karawang. Ia berkomitmen memperjuangkan agar seluruh masukan tersebut bisa ditindaklanjuti.
"Silakan ajukan dan sampaikan semua aspirasi kepada kami. Saya akan tampung dan perjuangkan agar bisa direalisasikan," tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus DPC serta anggota DPRD Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, di antaranya Natala Sumedha, Dede Anwar, Douklas Pangaribuan, dan H. Karsim.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karawang, Natala Sumedha, menjelaskan, kehadiran pengurus DPC dalam kegiatan reses ini merupakan bentuk koordinasi politik antara kader legislatif tingkat provinsi dan kabupaten.
"Kebetulan jadwal di DPRD sedang kosong, jadi kami hadir dalam reses Kang Pipik. Selaku Ketua DPC, beliau ingin agar kita satu frekuensi. Apa yang dikritisi DPRD provinsi, idealnya juga dikawal oleh fraksi di kabupaten," ungkap Natala.
Ia juga menyampaikan pesan Kang Pipik agar Fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Karawang turut mengawal kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari koalisi, terutama terkait pelaksanaan Perda CSR (Corporate Social Responsibility).
"Kang Pipik menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda CSR. Karena CSR bukan dari APBD, kita harus tahu dan mengawasi dana CSR itu digunakan untuk apa saja," ujarnya.
Terkait dinamika politik nasional, Natala menyinggung pentingnya menjaga kekompakan kader menghadapi agenda sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada 25 Juli mendatang.
"Kami berharap seluruh kader tetap solid, tidak terprovokasi isu liar, dan menjaga situasi tetap kondusif. Kita serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan," ujarnya. (*)
Editor: Sukarya.
