Progresif.id-Jakarta, 5 November 2026 — Peresmian kantor baru Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo yang berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menghadirkan Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto. Acara yang diposting oleh akun Instagram Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut ternyata memicu sorotan di kalangan internal perusahaan, terlebih karena tidak hadirnya Direktur Utama PLN yang baru, Suroso Isnandar, serta munculnya pertanyaan terkait proses pengadaan proyek pembangunan kantor tersebut.
Menurut informasi yang diterima, kehadiran Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto dalam peresmian itu juga didampingi oleh EVP Umum PLN Pusat, Khairullah. Beberapa pegawai di lingkungan PLN UID Jawa Tengah menyampaikan harapan agar Dirut yang baru saja dilantik dapat hadir langsung menemui jajarannya di wilayah tersebut.
"Harapannya Dirut PLN baru yang menggantikan Darmawan Prasodjo hadir langsung menemui kami pegawai PLN di Jawa Tengah ini. Tapi yang hadir justru Pak Wadirut dan EVP Umum Khairullah," ungkap salah satu sumber di lingkungan PLN UID Jawa Tengah.
Berdasarkan informasi yang beredar, pada saat yang bersamaan, Suroso Isnandar dikabarkan juga berada di wilayah Jawa Tengah, namun tidak hadir dalam acara peresmian tersebut. Sumber juga menyebutkan bahwa acara awalnya diminta tidak mengundang pihak luar, namun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap mengundang unsur Forkopimda dan membagikan dokumentasi kegiatan di media sosial.
Dinamika di Lingkungan Pimpinan PLN
Sejak Suroso Isnandar dilantik melalui RUPSLB pada 14 Oktober 2026 menggantikan Darmawan Prasodjo, terlihat dinamika di lingkungan jajaran pimpinan tertinggi PLN. Suroso sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, di bawah naungan Yusuf Didi Setiarto. Beberapa pihak menilai bahwa hubungan kerja di lingkungan pimpinan perlu diselaraskan kembali seiring pergantian pimpinan utama perusahaan.
Kehadiran General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, yang mendampingi dalam peresmian tersebut juga menjadi catatan tersendiri bagi sebagian pegawai di lingkungan perusahaan.
Pertanyaan Terkait Proyek Senilai Rp24 Miliar
Lebih jauh dari seremoni peresmian, muncul isu yang lebih mendasar terkait proses pembangunan kantor UP3 Sukoharjo yang menelan anggaran sekitar Rp24 miliar. Proyek tersebut disebut-sebut dikerjakan oleh PT Sinergi Properti Pratama (SPP), yang merupakan anak usaha Dana Pensiun, melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
Yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa proyek tersebut belum dilengkapi dengan dokumen kontrak pekerjaan hingga saat ini. Sumber di lingkungan PLN Pusat menyebutkan bahwa kelancaran proses pengadaan tersebut diduga erat kaitannya dengan peran Wadirut PLN dan EVP Umum PLN Pusat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prosedur dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada EVP Umum PLN Pusat Khairullah melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan tanggapan. Demikian pula halnya dengan GM PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, yang juga belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan. Belum ada pernyataan resmi dari manajemen PLN Pusat terkait dugaan ketidakberesan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
De(pro)
