PURWAKARTA, Progresif.id - Kabupaten Purwakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Barat. Penghargaan itu diterima Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika di Bandung, Kamis (20/5/2021).
"Predikat ini diraih atas kerjasama semua pihak, semua perangkat kerja daerah, eksekutif maupun legislatif telah bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Anne.
Melalui penghargaan WTP yang telah diperoleh enam kali berturut-turut ini, ia berharap akan memotivasi jajarannya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan laporan keuangan.
Pada penerimaan penghargaan opini WTP ini, bupati didamping Kepala BKAD dan Inspektorat Pemkab Purwakarta, bupati menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
"Alhamdulillah, hasil LKPD, Purwakarta kembali memperoleh opini WTP yang ke-6 secara berturut-turut," jelasnya.
Diketahui, WTP adalah opini terbaik yang bisa diperoleh pemerintah daerah setelah diaudit BPK. Opini WTP ini menunjukan, laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah sudah sesuai dengan pedoman atau standar akuntansi keuangan.
Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya opini WTP secara penuh bisa disebabkan masih adanya beberapa temuan BPK dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kementerian Sosial memaknai opini WTP sebagai hal yang sangat penting, karena selain menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan tentang keseriusan Kementerian Sosial selaku pengelola keuangan juga mendukung transparansi keuangan, dan akuntabilitas keuangan. [rls/spn]
foto: net
