Progresif.id - PURWAKARTA_ – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus 6 DPRD Kabupaten Purwakarta membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa, mendadak panas setelah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purwakarta, _Rina Sri Nurbaeti_, angkat bicara dengan tegas soal nasib keterwakilan perempuan di BPD.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purwakarta dan dipimpin Ketua Pansus 6, _Dulnasir, S.H., M.H._, itu awalnya berjalan datar. Namun suasana berubah ketika Rina Sri Nurbaeti menyampaikan kritik tajam terkait aturan 30% perempuan yang selama ini dinilai multitafsir dan tidak pernah ditegaskan.
Hadir dalam RDP tersebut DPC APDESI Kabupaten Purwakarta, DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sekdis DPMD) beserta jajaran, serta Tim Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
*Jangan Hanya Jadi Angka di Atas Kertas*
“30 persen itu bukan sekadar angka. Ini tentang keadilan. Perempuan desa harus diberi ruang yang nyata untuk ikut mengambil keputusan, bukan hanya dicantumkan namanya agar memenuhi syarat,” tegas Rina Sri Nurbaeti dengan lantang.
Menurut Rina, selama ini aturan 30% perempuan hanya menjadi formalitas. Ada desa yang memaknainya wajib, ada desa yang menganggapnya hanya imbauan. Akibatnya, di lapangan panitia pemilihan bingung, perempuan yang mau maju jadi ragu, dan akhirnya kuota perempuan tidak pernah terpenuhi secara maksimal.
“Selama aturannya masih abu-abu, perempuan akan selalu jadi korban pertama. Panitia bingung, desa bingung, perempuan yang mau maju akhirnya ragu. Perda ini harus tegas, jangan dibikin abu-abu lagi!” ujarnya.
Pernyataan tersebut sontak membuat ruang rapat hening. Rina menjadi satu-satunya yang berani menyuarakan dengan tegas bahwa tanpa aturan yang jelas, keadilan gender di desa hanya akan menjadi jargon.
*Perempuan Bukan Pelengkap*
Rina juga menegaskan, perempuan desa bukan pelengkap dalam pemerintahan desa. Banyak kebijakan desa yang menyangkut keluarga, anak, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi tidak akan maksimal jika suara perempuan tidak didengar.
“Kalau perempuan tidak dilibatkan, siapa yang akan menyuarakan persoalan perempuan dan anak di desa? BPD harus jadi ruang yang adil bagi laki-laki dan perempuan,” kata Rina.
Ia meminta Pansus 6 bersama Bagian Hukum dan DPMD untuk merumuskan norma yang tegas, terukur, dan dapat dilaksanakan, mulai dari tahap pencalonan, pemilihan, hingga mekanisme jika kuota 30% perempuan tidak terpenuhi.
“Kami dari Bidang Pemberdayaan Perempuan siap bersinergi dengan DPMD, Pansus, dan ABPEDNAS untuk memastikan perempuan desa tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi pengambil keputusan yang diperhitungkan,” tambahnya.
Ia berharap, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa ini tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan gender.
RDP berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Seluruh peserta sepakat bahwa penguatan regulasi desa harus berpihak pada kepastian hukum, keadilan gender, dan penguatan kelembagaan desa.
De(pro)
