 |
| Ridwan Alamsyah, S.E., S.H., M.H. |
Progresif.id – Komite Tetap (Komtap) Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang menyambut positif dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung terkait gugatan terhadap kepemimpinan Ketua Umum KADIN Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi.
Dua putusan tersebut masing-masing bernomor 1356/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel dan 50/Pdt.G/2026/PN.Bdg. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
Komtap Bidang Hukum KADIN Karawang, Ridwan Alamsyah, mengatakan, putusan pengadilan harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Ia berharap keputusan tersebut menjadi momentum mengakhiri polemik kepengurusan KADIN Jawa Barat.
"Setiap perbedaan pendapat dan perselisihan organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan polemik yang justru menghambat jalannya organisasi," kata Ridwan.
Menurutnya, KADIN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah. Karena itu, konflik internal tidak seharusnya terus menyita energi organisasi.
Ridwan juga mengingatkan, putusan NO berkaitan dengan aspek formal atau prosedural gugatan. Karena itu, putusan tersebut harus dipahami secara proporsional sesuai amar dan pertimbangan hukum majelis hakim.
Ia berharap kepemimpinan Almer Faiq Rusydi dapat memperkuat konsolidasi organisasi, membangun komunikasi dengan KADIN kabupaten/kota, serta menghadirkan program nyata bagi pengusaha dan pelaku UMKM.
"KADIN membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Membutuhkan kerja nyata, bukan konflik yang tidak berkesudahan," tegasnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar KADIN Karawang di bawah kepemimpinan H. Rafiudin Firdaus, S.I.Kom, Komtap Bidang Hukum menyatakan dukungan terhadap penguatan organisasi berdasarkan AD/ART, peraturan perundang-undangan, supremasi hukum, dan tata kelola organisasi yang baik. [*]
