Progresif.id -Kepala Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Edi Suparjono menyampaikan, usulan pengadaan ambulans desa secara langsung kepada Ketua Badan Kehormatan yang juga Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar.
Permohonan tersebut disampaikan dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 yang digelar di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Senin(14/9/2026) siang.
Langkah ini diambil lantaran pihak pemerintah desa hingga saat ini belum memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan pembelian unit kendaraan operasional medis tersebut secara mandiri.
Kebutuhan sarana transportasi darurat menjadi prioritas mendesak bagi warga Desa Cikampek Selatan. Ketiadaan unit ambulans di tingkat desa kerap menyulitkan mobilitas masyarakat yang membutuhkan penanganan medis cepat menuju rumah sakit rujukan.
"Miris, desa yang berada di kota tidak memiliki ambulans, sedangkan desa di pesisir memiliki ambulans," kata kepala desa.
Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja desa membuat pihak pemerintah desa bergantung pada dukungan fasilitas dari pemerintah daerah maupun provinsi guna menunjang pelayanan publik di sektor kesehatan.
Menanggapi permintaan tersebut, Sabil Akbar menyatakan, komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi dapat melakukan evaluasi dan pengalihan alokasi anggaran pengadaan mobil Maskara.
Berdasarkan perhitungan anggaran, nilai pembiayaan untuk satu unit mobil Maskara dinilai cukup dinamis karena dapat dialihkan untuk pengadaan dua unit kendaraan operasional sekaligus, yakni satu unit mobil dinas desa dan satu unit ambulans desa yang manfaatnya jauh lebih mendesak.
Dalam kesempatan pengawasan tersebut, Sabil Akbar turut membeberkan realitas tantangan pembangunan di tingkat desa yang dinilai semakin berat.
Efisiensi anggaran dari pemerintah yang minim berdampak langsung pada fleksibilitas keuangan desa dalam mendanai program prioritas.
Kondisi efisiensi ini diprediksi membuat para kepala desa harus menanggung beban operasional yang cukup tinggi, bahkan berpotensi menutup kekurangan anggaran pembangunan menggunakan dana pribadi hingga satu tahun ke depan.
"Melalui penyerapan aspirasi ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong adanya penyesuaian kebijakan alokasi bantuan keuangan agar lebih tepat sasaran," kata Sabil Akbar.
Pengalihan anggaran belanja kendaraan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi krisis sarana kesehatan di Desa Cikampek Selatan, serta membantu meringankan beban efisiensi anggaran di tingkat desa.
~2.jpg "Kejari Karawang Hadapi Kejahatan Kerah Putih di Balik KPR Fiktif")
