Progresif.id — Ketua Badan Kehormatan sekaligus Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 yang berlangsung di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Senin (14/9/2026) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Sabil menegaskan pentingnya pengawalan alokasi anggaran tingkat provinsi secara maksimal,guna memacu percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang.
Dia juga menjelaskan, proses pembangunan daerah tidak dapat dipikul secara sepihak dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten semata.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang solid dan berkesinambungan antara APBD Kabupaten Karawang, APBD Provinsi Jawa Barat, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sinergi antar tingkatan pemerintah ini menjadi kunci utama agar program pembangunan strategis dapat terealisasi secara efisien dan tepat sasaran," jelasnya.
Refleksi historis dinamika pembangunan daerah turut dipaparkan Sabil dengan menyoroti periode 2014–2019 lalu.
Pada kurun waktu tersebut, percepatan pembangunan di wilayah tetangga seperti Purwakarta sempat relatif lebih unggul akibat lebih dominannya jumlah keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah tersebut.
Pengalaman masa lalu ini menjadi pelajaran berharga bahwa kehadiran dan keaktifan legislator asal daerah pemilihan setempat sangat menentukan besarnya kucuran anggaran pembangunan dari provinsi.
Kondisi tersebut mulai berbalik pada periode 2019–2024 dan seterusnya, keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari dapil Karawang menguat menjadi lima orang, termasuk Sabil Akbar.
Dia menekankan, Kabupaten Karawang secara objektif memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar, mulai dari luas wilayah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB yang tinggi, kawasan industri nasional, hingga jumlah populasi penduduk yang melimpah.
Untuk itu, alokasi anggaran dan perhatian pembangunan dari pemerintah provinsi harus sebanding dengan potensi besar yang dimiliki Karawang.
Menghadapi tantangan ke depan, Sabil mengimbau seluruh wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan Karawang untuk menyatukan komitmen tanpa terbelenggu sekat warna partai politik.
Menurutnya, legislator dari daerah lain secara alami akan memprioritaskan wilayahnya sendiri, maka seluruh elemen wakil rakyat Karawang harus berjuang bersama membela kepentingan daerahnya.
Ia juga menegaskan, populasi masyarakat Karawang yang besar tidak boleh hanya dijadikan ceruk suara saat kontestasi politik berlangsung, melainkan wajib diperjuangkan hak-hak pembangunannya secara berkeadilan pasca-pemilu.
Agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikampek Selatan ini ditutup dengan sesi dialog interaktif bersama warga dan tokoh masyarakat.
Sabil memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, serta usulan kebutuhan pembangunan di tingkat desa agar dapat langsung dikawal dan diintervensi melalui kebijakan anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat.
