 |
| Sabil Akbar. |
Progresif.id — Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda kembali memicu polemik di kalangan legislatif. Rencana yang digulirkan oleh sejumlah tokoh masyarakat ini dinilai berpotensi menimbulkan beban baru bagi daerah, baik dari segi birokrasi maupun keragaman budaya.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Mewakili Fraksi NasDem, Sabil Akbar menilai, mengubah nama sebuah provinsi besar bukanlah perkara sederhana dan memicu banyak pekerjaan rumah (PR) baru bagi pemerintah daerah.
Menurut Sabil, penolakan ini didasari oleh pertimbangan logis terkait tata kelola administrasi dan efisiensi keuangan daerah. Perubahan nama provinsi dipastikan akan berdampak sistemik pada seluruh dokumen kedinasan, identitas kependudukan, hingga infrastruktur hukum.
"Akan banyak pekerjaan rumah baru. Berubahnya administrasi dan penyesuaian (nomenklatur) tersebut jelas menyebabkan membengkaknya anggaran," ujar Sabil Akbar.
Ia menambahkan, di tengah upaya optimalisasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pengalokasian dana untuk sekadar mengubah nama dinilai kurang urgensial.
Proses transisi administrasi dari Jawa Barat ke Tatar Sunda diprediksi memerlukan biaya yang sangat besar, mulai dari penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, papan nama instansi, hingga dokumen aset daerah.
Tidak hanya persoalan logistik dan anggaran, Fraksi NasDem juga menyoroti dampak sosiologis dari wacana ini. Jawa Barat hari ini bukan lagi wilayah yang dihuni oleh satu suku saja.
Terdapat realitas kultural lain yang sangat kuat, seperti masyarakat Cirebonan dan Betawi yang mendiami wilayah utara serta perbatasan.
Sabil mengkhawatirkan, jika nama Tatar Sunda dipaksakan, hal itu justru berpotensi mengikis rasa kepemilikan masyarakat non-Sunda yang telah lama menetap dan membangun Jawa Barat bersama-sama.
"Akan terjadi lunturnya budaya lokal yang tidak lagi mengedepankan nilai pluralisme," tegas Sabil.
Dijelaskan Sabil Akbar, semua pihak saat ini lebih berfokus pada isu-isu krusial yang dihadapi warga Jawa Barat, seperti peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan dan penciptaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran.
Hingga saat ini, wacana perubahan nama Jawa Barat masih menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Namun, dengan adanya penolakan dari fraksi-fraksi di DPRD seperti NasDem, jalan menuju realisasi perubahan nama tersebut dipastikan akan menghadapi tantangan legislatif yang cukup terjal.
