Progresif.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina, kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Desa Kutanagara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan transparan.
Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan yang dihadiri lebih dari 100 peserta. Hadir dalam kesempatan tersebut tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, perwakilan warga, serta kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Karawang.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin legislatif, melainkan sarana untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
"Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang masuk akan menjadi bahan penting untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada," ujar Sri Rahayu.
Dalam suasana yang berlangsung hangat dan terbuka, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan Sri Rahayu. Berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat disampaikan secara terbuka.
Beberapa warga mengangkat persoalan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sektor pertanian, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.
Menurut peserta reses, keberadaan anggota legislatif di tengah masyarakat memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mungkin selama ini belum tersampaikan secara maksimal melalui jalur birokrasi.
Sri Rahayu menjelaskan, seluruh masukan yang diterima akan dihimpun dan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (Pokir) yang nantinya dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menilai pembangunan yang efektif harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, komunikasi langsung dengan warga menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi sarana untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Melalui dialog dua arah tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga memperoleh informasi terkait kebijakan yang sedang berlangsung.
Salah satu aspirasi yang paling banyak mendapat perhatian dalam kegiatan reses tersebut adalah usulan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital.
Masyarakat menilai perkembangan teknologi saat ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa. Sistem digital dianggap mampu menghadirkan proses pemilihan yang lebih transparan, efektif, cepat, dan akuntabel.
Menurut sejumlah peserta, penggunaan teknologi dalam Pilkades dapat membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi sekaligus mempercepat proses penghitungan suara.
Selain itu, sistem digital diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan karena prosesnya dapat dilakukan secara lebih terbuka dan terukur.
Warga berharap pemerintah dapat mulai mempersiapkan dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai apabila konsep Pilkades digital akan diterapkan di masa mendatang.
Sri Rahayu menyambut positif usulan tersebut. Menurutnya, transformasi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang harus disikapi secara bijak dan terencana.
Ia menilai penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan desa memiliki banyak manfaat apabila didukung kesiapan sumber daya manusia, perangkat teknologi, serta regulasi yang jelas.
"Usulan Pilkades digital menjadi salah satu aspirasi yang menarik karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan implementasi sistem digital harus melalui kajian yang matang agar dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Selain isu Pilkades digital, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
Beberapa warga mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan drainase, penguatan saluran irigasi pertanian, hingga pembangunan fasilitas umum yang dapat mendukung aktivitas masyarakat.
Sektor pertanian juga menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut masih menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertanian dan usaha kecil.
Warga berharap adanya program yang dapat meningkatkan produktivitas petani sekaligus membantu pemasaran hasil pertanian agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Tidak hanya itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga meminta adanya dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, serta bantuan pemasaran produk lokal.
Menurut Sri Rahayu, pembangunan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Keduanya saling berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Karena itu, berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, sektor pertanian, dan peningkatan kualitas infrastruktur akan menjadi perhatian dalam pembahasan program pembangunan ke depan.
Menutup kegiatan reses, Sri Rahayu menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Karawang di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Ia menyadari, masyarakat memiliki harapan besar agar setiap usulan yang disampaikan tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi dapat diwujudkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu berjanji akan mengawal berbagai kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan legislatif menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
"Kami akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga," tegasnya.
Kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 tersebut berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa forum reses masih menjadi sarana penting bagi warga untuk menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada wakil rakyat.
Melalui kegiatan tersebut, aspirasi mengenai Pilkades digital, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan yang mampu mendorong kemajuan Kabupaten Karawang dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
