Progresif.id - Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar menyampaikan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertugas menyelenggarakan perencanaan tenaga kerja, pelatihan vokasi, pembinaan hubungan industrial, hingga penempatan tenaga kerja di wilayahnya.
"Justru sampai saat ini, banyak warga berkeluh kesah sulitnya cari kerja," kata Sabil Akbar.
Dia menilai, sulitnya kerja, terutama di Kabupaten Karawang sebagai kota industri pabrik, akibat banyak praktik Disnaker yang tidak sejalan dengan masyarakat lokal.
"Sulitnya kerja melalui Disnaker membuat warga cari jalan pintas, bayar pun mereka mau, akibatnya banyak warga yang justru jadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah, karena iming-iming masuk kerja," jelasnya.
Disnaker berfokus pada pelayanan langsung ke masyarakat, seperti pelaksanaan bursa kerja atau job fair, perlindungan pekerja migran Indonesia, pembinaan lembaga kerja sama bipartit dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat lokal.
Namun, Sabil Akbar menilai, Disnaker tidak affair, banyak meloloskan tenaga kerja dari luar daerah, ini masalah utama sebenarnya yang harus dituntaskan, sebab banyak warga lokal yang masih nganggur.
"Saya ingin lowongan kerja (loker) dialihkan ke kantor-kantor desa yang terintegrasi dengan Disnaker, supaya remaja di desa-desa punya kesempatan masuk kerja dengan mudah," ucapnya.
