 |
| Pipik Taufik Ismail, S.Sos.,MM. (kanan) |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., akrab disapa Kang Pipik, menegaskan pentingnya memperkuat fungsi sosial kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikan Kang Pipik saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Café Dewasena, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (11/10/2025) siang.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Gerakan Muda Pembaharuan Indonesia (GMPI), di antaranya Sekjen GMPI Kang Gandi, perwakilan DPD GMPI Bekasi, Karawang, Purwakarta, serta utusan dari dapil I.
Dalam dialog hangat tersebut, Pipik mengajak generasi muda untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan penggunaan anggaran publik tepat sasaran.
"Kita ingin masyarakat memahami bagaimana anggaran daerah bekerja, dan bagaimana peran kita bersama dalam mengawasi agar tepat sasaran. Fungsi kontrol sosial ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua," ujar Kang Pipik.
Ia menilai, partisipasi masyarakat, terutama organisasi kepemudaan seperti GMPI, menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, perwakilan GMPI dalam sesi penyampaian aspirasi menyoroti sejumlah persoalan di daerah masing-masing. Delegasi dari Kabupaten Bekasi, misalnya, mengangkat isu ketenagakerjaan dan meminta perhatian terhadap praktik premanisme di kawasan industri. Mereka juga mengusulkan peningkatan fasilitas kesekretariatan organisasi, seperti komputer dan printer untuk menunjang aktivitas kelembagaan.
Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi dan sinergi antara wakil rakyat dan organisasi masyarakat dalam memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
Kang Pipik berharap, hasil diskusi dan aspirasi yang muncul dapat menjadi masukan konkret dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi. [*]
