JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu bulan kepada Panglima TNI untuk melakukan pendalaman dan memantapkan konsep gelar pasukan TNI.
"Ini adalah hal yang strategis, baik untuk kepentingan pertahanan jangka panjang," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas (ratas) tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2017) sore.
Menurut Seskab, Presiden Jokowi memberikan atensi penuh agar konsep gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris itu bisa diwujudkan dalam era pemerintahan sekarang ini.
"Negara yang seluas ini, tidak bisa dijaga hanya dari Jawa, perlu ada tempat-tempat yang kemudian memperkuat, dan sekaligus juga ada semacam untuk menjaga kebhinnekaan," jelas Pramono, seraya mencontohkan jika TNI ditugaskan dimana saja, tentu bisa menikah dengan gadis setempat. Sehingga tidak terlalu Jawasentris.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas Presiden Jokowi menegaskan agar penempatan gelar pasukan TNI dikuatkan di titik-titik wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, yang juga menjadi wilayah-wilayah potensial sebagai pusat-pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dalam dua tahun terakhir kita fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia. Kita juga ingin pembangunan dilakukan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antar wilayah, terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada ratas tersebut.
Presiden meyakini, dengan pemerataan pembangunan antar wilayah maka daerah-daerah di wilayah pinggiran, seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak-Merauke di sebelah timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di sebelah selatan, akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Presiden Jokowi menekankan agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negara kita, yaitu sebagai negara kepulauan.
Humas Setkab
