![]() |
| Aan Karyanto. |
Progresif.id – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat, Aan Karyanto, menegaskan pelaksana tugas (Plt) kepala desa tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait penyewaan tanah bengkok.
Pernyataan itu disampaikan Aan menanggapi polemik sewa garap sawah bengkok seluas 1,7 hektare milik Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, yang mencuat pada 12 November 2026, menjelang Pilkades serentak.
"Dasar hukum untuk menyewakan bengkok adalah perdes tentang pendapatan desa, hasil musyawarah desa (Musdes), serta tertuang dalam berita acara sewa garap bengkok," kata Aan kepada media ini, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, penyewaan tanah bengkok tanpa dasar hukum dan mekanisme yang sesuai berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
"Berita acara tersebut harus diketahui BPD setempat. Plt Kades tidak punya kewenangan mengambil keputusan tentang sewa bengkok," tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPD Karangsinom, Kacam, mengaku tidak mengetahui proses transaksi sewa garap sawah bengkok seluas 1,7 hektare yang diduga dilakukan Plt Kades bersama sejumlah pihak.
"Kami tidak tahu proses transaksi sewa garap bengkok Karangsinom seluas 1,7 hektare di wilayah Desa Karangjaya, Tirtamulya, oleh sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam kuitansi," ungkapnya saat melihat lokasi sawah tersebut.
Ia juga menyebut mekanisme penyewaan lahan tersebut tidak melalui Musdes maupun dilengkapi berita acara peruntukan.
Di tempat sama, mantan Kades Karangsinom periode 2018, Neng Ahyat, memastikan lahan sawah seluas 1,7 hektare yang berada di wilayah Desa Karangjaya tersebut merupakan tanah bengkok milik Desa Karangsinom.
"Benar, sawah ini bengkok Desa Karangsinom," ujarnya. [*]
