 |
| Fajar Ramadhan, S.H., M.H. |
Progresif.id – Dugaan penyewaan tanah bengkok seluas sekitar 1,7 hektare di Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapat sorotan praktisi hukum.
Pengelolaan aset desa tersebut dinilai harus transparan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi pejabat.
Praktisi hukum Fajar Ramadhan, S.H., M.H., mengatakan, tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa yang pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan.
"Pejabat desa tidak boleh secara sepihak menganggap aset desa sebagai objek yang dapat dikelola berdasarkan kepentingan pribadi," kata Fajar, Minggu (15/11/2026) malam.
Menurutnya, keberadaan kuitansi yang diduga berkaitan dengan transaksi penyewaan lahan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh. Mulai dari pihak yang menerima dan membayar uang, nilai transaksi, masa sewa, hingga dasar hukum penyewaan.
Hal yang paling penting, kata dia, adalah memastikan ke mana aliran uang hasil penyewaan tersebut. Apakah masuk ke rekening kas desa dan tercatat dalam administrasi keuangan desa atau justru dikuasai pihak tertentu secara pribadi.
Fajar juga meminta Camat Tirtamulya tidak hanya melakukan pengecekan fisik lahan, tetapi turut memeriksa administrasi dan aliran keuangannya.
Pemeriksaan, lanjut dia, perlu melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Karawang jika diperlukan.
"Dokumen yang harus diperiksa meliputi inventarisasi aset, keputusan pejabat berwenang, perjanjian sewa, kuitansi pembayaran, bukti penyetoran, hingga pencatatan dalam APBDes dan laporan pertanggungjawaban," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, penguasaan uang hasil sewa secara melawan hukum, atau indikasi kerugian keuangan negara, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum hasil pemeriksaan dan bukti hukum ditemukan.
Sisi lainnya adalah potensi pemanfaatan aset desa diduga untuk kepentingan politik, terlebih dugaan penyewaan tersebut mencuat menjelang pelaksanaan Pilkades.
"Aset desa bukan alat politik, bukan milik pribadi kepala desa, dan bukan fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu," ungkapnya.
Ia meminta Pemerintah Desa Karangsinom memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, termasuk menunjukkan dokumen dan pertanggungjawaban apabila penyewaan tersebut memang telah dilakukan sesuai prosedur.
"Jangan sampai tanah yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran masyarakat desa justru menjadi sumber persoalan hukum akibat pengelolaan yang tidak transparan," tegasnya. [*]
"Dokumen yang harus diperiksa meliputi inventarisasi aset, keputusan pejabat berwenang, perjanjian sewa, kuitansi pembayaran, bukti penyetoran, hingga pencatatan dalam APBDes dan laporan pertanggungjawaban," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, penguasaan uang hasil sewa secara melawan hukum, atau indikasi kerugian keuangan negara, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum hasil pemeriksaan dan bukti hukum ditemukan.
Sisi lainnya adalah potensi pemanfaatan aset desa diduga untuk kepentingan politik, terlebih dugaan penyewaan tersebut mencuat menjelang pelaksanaan Pilkades.
"Aset desa bukan alat politik, bukan milik pribadi kepala desa, dan bukan fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu," ungkapnya.
Ia meminta Pemerintah Desa Karangsinom memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, termasuk menunjukkan dokumen dan pertanggungjawaban apabila penyewaan tersebut memang telah dilakukan sesuai prosedur.
"Jangan sampai tanah yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran masyarakat desa justru menjadi sumber persoalan hukum akibat pengelolaan yang tidak transparan," tegasnya. [*]
