 |
| Ilustrasi. |
Progresif.id – Dugaan penyalahgunaan aset desa untuk kepentingan Pilkades mencuat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Oknum aparatur desa diduga menyewakan lahan sawah milik desa seluas 1,7 hektare tanpa kejelasan mekanisme dan dasar hukumnya.
Dugaan tersebut setelah mencuatnya bukti kwitansi yang ditandatangani sejumlah pihak, termasuk dua orang saksi dan seorang oknum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, Sabtu (14/11/2026) siang.
Seorang berinisial FN (30) mengaku menerima tawaran dari pihak terkait sewa penggarapan sawah yang diduga merupakan aset desa tersebut.
FN mengaku mengetahui titik lokasi lahan yang tercantum dalam kwitansi. Namun ia tidak memahami aturan hukum maupun mekanisme yang mengatur penyewaan dan pemanfaatan aset desa tersebut.
"Saya hanya menyewa lahan sawah saja, untuk mekanisme aturannya tidak paham, menurut informasi itu aset desa atau bengkok," katanya.
Dugaan penyewaan lahan seluas 1,7 hektare ini pun memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pemanfaatan aset desa, terlebih jika benar dikaitkan dengan kepentingan Pilkades. [*]
