Progresif.id – Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sabil Akbar dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan bersama para anggota BPD se-Kecamatan Purwasari, Sabil menyampaikan ucapan apresiasi kepada anggota BPD terpilih. Ia berharap, para anggota BPD dapat menjalankan amanah dengan baik serta menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jalannya pemerintahan desa.
Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis sebagai mitra kepala desa. Hubungan kerja keduanya perlu dibangun melalui komunikasi, koordinasi dan pengawasan yang konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dia juga mengajak para anggota BPD mendiskusikan program kerja ke depan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa yang semakin terbatas. Sejumlah kebutuhan pemerintahan desa harus dibiayai melalui anggaran yang tersedia sehingga diperlukan penentuan prioritas secara cermat.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal pemerintah saat ini turut memengaruhi alokasi sejumlah program, termasuk Bantuan Provinsi (Banprov) dan anggaran pemberdayaan PKK di berbagai tingkatan pemerintahan. Dampaknya dirasakan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan masyarakat.
Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Sabil Akbar meminta BPD memberikan perhatian khusus terhadap seluruh tahapan pemilihan. Menurutnya, BPD perlu menjalankan peran sesuai kewenangan agar proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung dengan baik.
Selain fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas anggota BPD juga menjadi perhatian. Sabil membuka ruang komunikasi apabila ke depan terdapat kebutuhan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) maupun pertemuan peningkatan kapasitas yang belum dapat difasilitasi melalui anggaran desa.
Ia menyampaikan, dukungan terhadap kegiatan tersebut dapat dikomunikasikan untuk dicarikan skema penganggaran yang memungkinkan, termasuk kebutuhan akomodasi dan konsumsi peserta.
"Saya berharap Kabupaten Karawang terus berkembang menjadi daerah yang maju melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD dan seluruh unsur masyarakat," kata Sabil Akbar.
Sementara itu, Camat Purwasari, H. Nendi Sopandi menyampaikan, Kecamatan Purwasari memiliki delapan desa dengan total 64 anggota BPD.
Dari jumlah tersebut, empat desa masing-masing memiliki tujuh anggota BPD, sedangkan empat desa lainnya memiliki sembilan anggota BPD. Berdasarkan daftar kehadiran yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat partisipasi anggota BPD tercatat hampir mencapai 90 persen.
Dijelaskan Nendi Sopandi, jumlah penduduk Kecamatan Purwasari diperkirakan mencapai 52.000 jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan hubungan kerja antara BPD, pemerintah desa dan pemerintah daerah semakin kuat. Fungsi pengawasan yang berjalan baik menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Karawang.
