 |
| Cicih warga Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat. |
Progresif.id – Sembilan hari menjelang 17 Agustus, ketika merah putih mulai menghiasi kampung-kampung, puluhan petani di Manggala Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat, justru menghadapi kenyataan pahit.
Lahan garapan mereka diratakan, tanaman yang dirawat bertahun-tahun ikut hancur.
Bagi warga, yang hilang bukan sekadar tanaman. Ada modal, tenaga, sumber penghasilan, hingga harapan keluarga yang ikut lenyap.
Ketua Kelompok Tani Hamparan Pasirsalam, Nono Sutisna, mengatakan warga menggarap lahan eks-HGU sejak 2017-2018 dengan luas mencapai sekitar 310 hektare.
Beragam tanaman ditanam, mulai semangka, nanas, singkong, durian, alpukat, jengkol hingga petai. Sebagian tanaman bahkan mulai berbuah ketika lahan diratakan.
“Bukan merasa dirugikan lagi. Kalau namanya kerugian, sudah jelas. Kami sudah menanamkan modal dan menggantungkan penghasilan keluarga dari tanaman di lahan ini,” kata Nono, Sabtu (8/8/2026) siang.
Nono mengaku warga tidak pernah mendapat sosialisasi langsung sebelum lahan dibuka atau diratakan.
“Tidak ada sosialisasi secara langsung. Tidak ada surat yang dikirimkan kepada pemangku kepentingan di desa untuk disampaikan kepada petani penggarap,” ungkapnya.
Ia juga menyebut belum ada penjelasan mengenai kompensasi tanaman yang terdampak. Padahal, menurutnya, petani telah mengeluarkan modal dan mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun.
Nono mengatakan para petani tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Subang. Ia merujuk dokumen Nomor PM.04.04.01/6452/PEM tanggal 29 Desember 2022 dan Keputusan Bupati Subang Nomor PM.04.04.01/KEP.41-PEM/2022.
“Kami menggarap lahan ini yang sebelumnya diterlantarkan hingga menjadi produktif kembali. Tidak asal garap, namun berdasarkan pada regulasi,” katanya.
Warga pun meminta pemerintah turun tangan memberikan kejelasan status dan dasar pengelolaan lahan.
“Kami hanya memanfaatkan dan menguasai lahan, bukan merasa memiliki. Kami berharap pemerintah daerah dan pihak terkait membantu mencari solusi,” ujar Nono.
Ditimpali Rustayim (50), warga lainnya, menyebut sebanyak 17 ribu pohon nanas pernah ditanam warga, selain tanaman buah seperti durian, rambutan, alpukat, jengkol dan petai. Kini rata dengan tanah.
“Jelas merasa dirugikan,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat masih diberi kesempatan mengelola lahan untuk menopang ekonomi keluarga.
“Jangan main gusur. Jangan hanya menata kota, tapi juga pikirkan bagaimana masyarakat bisa mencari makan,” ucapnya.
Sementara Cicih (51) mengaku perubahan kondisi lahan ikut memengaruhi kehidupan keluarganya. Kini, ia lebih banyak berada di rumah dan mengandalkan hasil berjualan seadanya.
“Sekarang di rumah saja, nggak ada pekerjaan lain. Untuk sehari-hari ya mengandalkan jualan seadanya,” katanya.
Ia berharap lahan tidak dialihkan menjadi perkebunan karet dan kembali bisa digarap masyarakat.
“Biarkan lahan itu masyarakat yang menggarapnya, supaya ada pekerjaan dan bisa mencari penghasilan lagi,” ujarnya.
Menjelang Indonesia merayakan kemerdekaan, warga Jalupang dihadapkan pada makna kemerdekaan yang sederhana yakni memiliki lahan untuk bekerja, tanaman untuk dirawat, hasil untuk dipanen, dan penghasilan untuk menghidupi keluarga.
Ketika lahan diratakan, mereka bukan hanya kehilangan tanaman. Mereka kehilangan tempat untuk menggantungkan harapan. [Sky]