 |
| Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pemuda Pangkal Perjuangan Karawang (AMPPERA) bersama warga Babakanbogor, Desa Dawuan Barat, Cikampek di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis (12/3/2026). |
Progresif.id – Kesabaran warga Dusun Babakanbogor, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, tampaknya telah habis. Bersama Aliansi Mahasiswa Pemuda Pangkal Perjuangan Karawang (AMPPERA), mereka menggeruduk Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Kamis (12/3/2026) siang.
Aksi tersebut digelar untuk menagih realisasi pembayaran ganti rugi lahan buffer zone (zona penyangga) yang hingga kini belum juga dibayarkan, meski sebelumnya dijanjikan rampung pada Oktober 2025.
Koordinator AMPPERA Karawang, Kelvin Hudqof Akbar menegaskan, kedatangan mereka ke Jakarta bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi menuntut kepastian bagi ratusan warga yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi di sekitar Terminal BBM Cikampek.
"Kami datang bukan untuk mendengar janji baru. Warga sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian, hidup di bawah bayang-bayang ancaman ledakan setiap hari dari tangki BBM Pertamina," kata Kelvin dalam orasinya.
Menurutnya, lambannya proses pembebasan lahan buffer zone menunjukkan birokrasi yang berbelit sehingga warga terjebak dalam ketidakpastian bertahun-tahun. Padahal, persoalan tersebut menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
"Zona aman bagi warga ini harus segera direalisasikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini, sampai kapan?" tegasnya.
Hal senada disampaikan perwakilan warga Babakanbogor, Anim Setiawan. Ia menilai janji penyelesaian pada Oktober 2025 seharusnya menjadi komitmen serius yang tidak boleh diabaikan.
"Kami terus diminta bersabar, sementara setiap hari kami hidup dengan rasa takut. Janji Oktober 2025 adalah komitmen moral Pertamina kepada warga. Jika itu diingkari, berarti hak rakyat diabaikan," ungkapnya.
Ia juga menyinggung janji yang disebut pernah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, namun hingga kini belum terealisasi.
"Bahkan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, pun oleh mereka diberi janji hingga dua kali. Faktanya sampai sekarang belum ada realisasi," tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pertamina segera merealisasikan pembayaran ganti untung bagi warga terdampak, sekaligus membuka secara transparan penggunaan anggaran proyek buffer zone yang disebut-sebut masuk dalam program strategis nasional.
Aksi warga dan mahasiswa yang dimulai sejak pukul 11.00 hingga sekira pukul 17.00 WIB di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) itu belum membuahkan hasil signifikan.
Massa pun menyatakan, akan menggelar aksi lebih besar apabila tuntutan warga tidak segera direalisasikan dan tidak ada pernyataan resmi dari pihak terkait. [Sky]
