 |
| H.Budiwanto. |
Progresif.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, khususnya di kalangan usia muda.
Hal ini disampaikan Budiwanto usai rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kamis siang (7/8/2025), dilansir dari delik. Ia menekankan pentingnya percepatan pengembangan ekonomi digital melalui pendekatan Smart Digital Marketing.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Februari 2025, jumlah angkatan kerja di provinsi ini mencapai 26,80 juta orang, meningkat 920 ribu dibanding Februari 2024. Dari jumlah tersebut, 24,99 juta penduduk telah bekerja, naik sekitar 900 ribu orang. Namun demikian, jumlah pengangguran masih tinggi, yakni 1,81 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,74%. Meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya (6,91%), Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan angka pengangguran tertinggi secara nasional (sumber: Bisnis.com).
BPS juga mencatat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 68,91%, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat untuk bekerja. Namun, Budiwanto menyoroti bahwa sebagian besar pengangguran justru berasal dari kelompok usia muda.
"Berdasarkan Sakernas 2024, pengangguran usia 15–29 tahun mencapai 23,63%, bahkan lebih tinggi di wilayah perkotaan. Angka ini menunjukkan pria muda 26,67% dan wanita muda 19,42%. Sementara itu, lulusan SMK mengalami tingkat pengangguran tertinggi antar jenjang pendidikan, yakni sebesar 12,42%," ungkapnya.
Ia menilai kondisi ini sebagai persoalan serius yang harus menjadi prioritas Pemprov Jabar. Budiwanto mengusulkan pendekatan konkret berbasis teknologi, khususnya dalam bentuk pelatihan dan pendampingan Smart Digital Marketing bagi generasi muda yang akrab dengan dunia digital.
"Anak-anak muda Jabar punya perangkat, punya ide, dan semangat. Mereka bisa membuka toko online tanpa ruang fisik. Tapi mereka butuh dorongan, pelatihan, dan kepercayaan diri untuk memulai," ujarnya.
Ketua DPD PKS Karawang ini juga mendorong agar pelatihan digital marketing untuk UMKM dilaksanakan secara inklusif, mulai dari pesantren, sekolah kejuruan, hingga komunitas desa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Disnakertrans, akademisi, komunitas digital, pelaku usaha, hingga lembaga pelatihan.
"Sinergi seperti ini bukan hanya solusi jangka pendek menekan pengangguran, tetapi juga investasi jangka panjang membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Jika difasilitasi dengan tepat, anak muda akan jadi motor penggerak ekonomi digital yang masif dan merata," tutupnya. (red)
