 |
| Pipik Taufik Ismail, S Sos., M.M. |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, menyoroti langkah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan perwakilan kades di Kabupaten Karawang yang langsung menemui Gubernur Jawa Barat tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati maupun DPRD setempat.
Melalui unggahan di media sosialnya, Ketua DPC PDI-P Karawang Pipik Taufik Ismail mempertanyakan apakah ada dokumentasi pertemuan tersebut dengan Bupati Karawang sebelum rombongan menuju Gedung Pakuan, Bandung.
Ia menyayangkan jika setiap persoalan langsung dibawa ke gubernur, seolah tidak bisa diselesaikan di tingkat pemerintah kabupaten.
"Kenapa harus langsung ke gubernur dan dipublikasikan seakan semua selesai? Kan ada Bupati, ada DPRD Karawang," tulisnya, Sabtu (26/7/2025) siang.
Politisi PDI-P akrab disapa Kang Pipik ini, menyesalkan pola komunikasi yang terkesan menyepelekan peran pemerintah daerah. Ia menilai bypass langsung ke gubernur tanpa melalui prosedur dan kewenangan daerah menunjukkan lemahnya koordinasi serta pengabaian terhadap sistem pemerintahan yang sudah ada.
"Apakah karena kasusnya viral jadi harus gubernur yang turun tangan?" ujarnya.
Dalam bagian akhir unggahannya, Kang Pipik juga menyampaikan kekesalannya dengan gaya komunikasi pihak-pihak yang dianggap melewatkan jalur resmi.
Ia mengutip percakapan bernada sindiran dalam bahasa Sunda yang menggambarkan kekecewaan terhadap cara Pemkab Karawang diposisikan dalam persoalan ini.
"Pantesan maneh ngaledek SDM budak Karawang, Pamarentah Karawang ge teu dianggap ku maneh. Asa maneh wauh jeung gubernur sagala urusan langsung ka gubernur, pan aya bupati jeng DPRD anu jelas, (Pantas saja kamu meremehkan SDM anak-anak Karawang, Pemerintah Karawang saja tidak kamu anggap. Seolah-olah kamu dekat dengan gubernur, semua urusan langsung ke gubernur. Padahal ada bupati dan DPRD yang jelas-jelas berwenang_red)," sebutnya.
Kang Pipik berharap ke depan, komunikasi antar lembaga di daerah dapat berjalan baik, sehingga penyelesaian masalah tidak menimbulkan kesan politis atau pencitraan semata.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan provinsi demi kepentingan masyarakat. (Aisyah)
Editor: Sukarya.
