 |
| Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M. |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., kembali menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan kelompok rentan dengan menggelar kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Tahun Anggaran 2024–2025 tentang Perlindungan Perempuan.
Hal ini disampaikan kang Pipik sapaan akrabnya, di Padepokan Ranjisari Cabang 2 Karawang, Kampung Pasir Cabe RT 12/RW 05, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Sabtu (5/7/2025) siang.
Acara tersebut dihadiri warga, perangkat desa, serta anggota GMPI ini berjalan semarak dengan nuansa edukatif dan kebudayaan.
 |
| Padepokan Ranjisari Karawang. |
Diketahui mengawali kegiatan, anak-anak dari padepokan menampilkan atraksi seni bela diri pencak silat, yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol penguatan nilai-nilai budaya dalam mendorong kesadaran sosial dan perlindungan terhadap hak perempuan.
Kang Pipik menegaskan, Perda tentang Perlindungan Perempuan adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak perempuan untuk hidup aman, setara, dan bermartabat.
"Kami berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi sosialisasi semata, tetapi juga mendorong masyarakat agar memahami dan terlibat aktif dalam implementasinya. Hak perempuan harus dilindungi, dan negara wajib hadir," tegas Pipik.
Ia juga memberi apresiasi khusus terhadap peran Padepokan Ranjisari dalam membina generasi muda melalui seni bela diri tradisional.
"Saya harap Padepokan Ranjisari ini terus berkembang dan menjadi wadah bagi anak-anak berbakat untuk mengembangkan pencak silat di Karawang," tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan legislator Dapil X itu, meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta tersebut.
Warga diberi kesempatan bertanya dan menyampaikan masukan langsung terkait isi dan pelaksanaan Perda dengan diskusi hangat dan konstruktif, menunjukkan antusiasme warga terhadap isu-isu perlindungan perempuan.
"Lahirnya kebijakan ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap hak dan perlindungan perempuan," ujarnya.
Dengan agenda seperti ini, DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat peran legislatif dalam pembangunan berbasis kesetaraan dan partisipasi masyarakat.
Editor: Sukarya.
