 |
| Dani Sudirman (kiri) bersama Sabil Akbar. |
Progresif.id - Bekerja di pabrik industri di beberapa kawasan Karawang tidak melulu harus lulusan sarjana, tidak harus mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, karena siapapun punya ruang sama untuk bisa bekerja.
Hal itu dikatakan Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, di agenda sosialisasi penyebarluasan peraturan daerah DPRD Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024) malam bersama Karang Taruna Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.
"Bersama Karangtaruna kita sama-sama meminta kepada bupati Karawang, bagaimana caranya kesejahteraan di Kabupaten Karawang ini harus bisa lebih baik, diantaranya mempermudah warga lokal masuk kerja di pabrik," ucapnya.
Diharapkan Sabil Akbar, Karangtaruna di Kabupaten Karawang bisa mengatasi pengangguran yang selama ini menjadi momok di daerah, ini harus dikolaborasikan dengan Pemkab Karawang, juga dorongan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
 |
| Karang Taruna Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. |
Ketua Karang Taruna Karawang, Dani Sudirman menjelaskan, sebelumnya terkait rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Karawang sudah diatur Perda No. 11 Tahun 2011, tetapi bekerja baik, karena berbagai hal.
Kata Dani, justru saat ini pabrik merekrut tenaga kerja magang yang dijadikan sebagai pekerja upah murah, bahkan jurusan sekolah siswa magang kadang berbeda dengan pekerjaannya ketika di pabrik.
"Peserta magang harusnya tahu semua proses produksi, kalau sudah bisa berarti dia sudah kompeten, setelah dia ahli maka siswa magang ini harusnya dikontrak atau jadi karyawan pabrik," jelasnya.
Kata Dani, justru yang magang saat ini direkrut Lembaga Pelatihan Kerja yang memungut biaya kepada siswa magang. Lebih parahnya lagi, siswa magang tidak digaji, yang ada cuma uang saku.
