Progresif.id - Ironis, di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih pasca pandemi Covid-19, justru banyak subsidi rakyat yang perlahan dikurangi pemerintah. Bahkan, pemerintah beralibi menarik subsidi tidak tepat sasaran, padahal hal itu dulakukan untuk mencabut subsidi rakyat.
Seperti diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI, Anies Byarwati, Sabtu (28/1/2023), dia prihatin pengurangan subsidi ini terjadi, diantaranya pembatasan subsidi pupuk, subsidi BBM, kenaikan pajak PPN hingga kenaikan tiket kereta KRL di wilayah Jabodetabek.
"Tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945," kata politisi PKS ini.
Untuk itu, dia akan berupaya memperjuangkan supaya subsidi bagi rakyat tidak dikurangi, seperti tarif listrik dan gas LPG 3 Kg.
Kata dia, setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat UUD 45.
Dengan begitu, semua lapisan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pemerintah. Diakuinya, kebijakan yang tidak tepat justru akan memicu kemiskinan baru.
Diungkapkan Anies, prihatin semakin beratnya beban rakyat yang dipicu dari kenaikan pajak, diantaranya naiknya harga meterai hingga kenaikan PPN.
"Ini ironi, di tengah berbagai insentif yang diberikan bagi kelas menengah atas," jelasnya.
