Progresif.id - Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, menyampaikan imbauan khusus kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terpilih agar segera memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah desa (Pemdes) demi mengoptimalkan tata kelola pembangunan di tingkat tapak.
Ditegaskan Sabil, anggota BPD terpilih memegang peranan krusial sebagai mitra strategis sekaligus pengawas independen pemerintah desa.
Untuk itu, seluruh anggota BPD yang telah dilantik diimbau untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif tanpa mengorbankan independensi lembaga.
"BPD harus mampu mengawal setiap kebijakan, agenda kegiatan, serta penggunaan anggaran desa agar senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat luas," kata Sabil Akbar.
Dalam menjalankan fungsinya, BPD yang terpilih juga diminta untuk menyikapi keterbatasan anggaran pembangunan desa secara bijak dan realistis.
Dengan alokasi dana yang terbatas, BPD dituntut hadir memberikan masukan konstruktif dan mengawal program-program prioritas yang paling dibutuhkan warga, sehingga efisiensi dan transparansi pembangunan dapat terwujud secara maksimal.
Selain itu, Sabil mengingatkan pentingnya menjaga semangat penyegaran kepemimpinan di tingkat desa serta mematuhi aturan perundang-undangan terkait batasan masa jabatan.
Kehadiran wajah-wajah baru di BPD diharapkan membawa gagasan segar dan integritas tinggi, sehingga lembaga pengawasan desa dapat berjalan efektif, terhindar dari konflik kepentingan dan mampu mendorong kemajuan desa secara berkesinambungan di Jawa Barat.
