 |
| Sabil Akbar, M.IP. (kanan) |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, H. Sabil Akbar, M.IP, menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikan Sabil Akbar dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025) sore. Kegiatan ini turut dihadiri aparatur desa, kader posyandu, PKK, serta warga setempat.
Menurut Sabil Akbar, fungsi pengawasan DPRD Jabar merupakan kunci untuk memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan membawa manfaat bagi warga," kata Sabil Akbar.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
"Kami ingin masyarakat turut berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan begitu, tercipta sinergi dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik," tambahnya.
Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan tahun anggaran 2025 berjalan sesuai prinsip good governance.
Sementara itu, Sekretaris Desa Dawuan Tengah, Salmon Mustofa mewakili Kepala Desa Jejen Jaenal Arifin, menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digelar oleh anggota DPRD Jabar dari Fraksi NasDem tersebut.
"Kami berterima kasih atas perhatian Pak Sabil kepada desa kami. Kegiatan ini menjadi dorongan agar pemerintah desa semakin tertib dalam menjalankan program dan pengelolaan anggaran," ucapnya.
Ia juga mengapresiasi kiprah kader Posyandu Desa Dawuan Tengah, yang selama ini aktif dalam program pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil.
"Para kader ini bekerja dengan ikhlas, memasak makanan bergizi sendiri, bukan instan. Upaya mereka sudah dilakukan sejak lima tahun lalu dan terbukti berdampak positif bagi kesehatan warga," kata Salmon.
Pemerintah Desa Dawuan Tengah, lanjutnya, akan terus mendukung peningkatan kapasitas kader posyandu seiring dengan rencana transformasi layanan menjadi Posyandu Terintegrasi (ILP).
"Agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin dekat dan efektif," ujarnya. [Sky]
