 |
| Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M. |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menekankan, arah pembangunan di Jawa Barat harus benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal itu disampaikan Pipik saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025, sekaligus menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karawang, di aula Ahmad Dahlan, Kantor PDM Karawang, Senin (27/10/2025) siang.
Kegiatan bertajuk 'Mengawal Pembangunan di Jawa Barat agar Berpihak pada Kualitas Hidup dan Ekonomi Rakyat' ini dihadiri Ketua PDM Karawang H. Bambang Maryono, jajaran pengurus LHKP, serta peserta dari berbagai organisasi otonom Muhammadiyah dan elemen masyarakat.
Dalam paparannya, Pipik menegaskan, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek fisik semata.
"Pembangunan itu harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," kata Pipik.
"Infrastruktur penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat di desa dan kota kecil ikut merasakan manfaatnya," tambahnya.
Ia juga mengapresiasi langkah LHKP Muhammadiyah Karawang yang terus konsisten menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Menurutnya, peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah sangat strategis dalam memberikan masukan dan kontrol sosial terhadap arah pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua PDM Karawang H. Bambang Maryono menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Muhammadiyah terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan umat.
"Muhammadiyah selalu berkomitmen hadir dalam setiap upaya pembangunan bangsa," kata Bambang Maryono.
"Melalui forum ini, kami ingin mendorong agar kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta. Di akhir kegiatan, LHKP PDM Karawang merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan legislatif sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga Jawa Barat. [*]
