Foto: RSUD Rengasdengklok
Progresif.id - Polemik rekrutmen pegawai non-ASN di RSUD Rengasdengklok semakin mendapat sorotan. Kempaka Bandung Raya menuntut proses seleksi dilaksanakan secara transparan, adil, dan berpihak pada tenaga kerja lokal.
Kempaka Bandung Raya, organisasi intelektual muda, ikut bersuara lantang. Mereka menilai rekrutmen bukan sekadar teknis administratif, melainkan cermin integritas pemerintah daerah.
“Jika proses ini penuh kejanggalan, maka sejak awal kepercayaan publik akan terkikis,” tegas Erlangga selaku Ketua Kempaka Bandung Raya, saat di wawancarai melalui panggilan telepon dengan Jurnalis Progresif. Senin, (8/9/2025)
Bagi Kempaka, persoalan rekrutmen tenaga kerja di institusi publik adalah ujian etika sekaligus rasionalitas birokrasi. Rumah sakit, sebagai wajah pelayanan sosial negara, tidak boleh lahir dengan noda ketidakadilan. Seleksi pegawai seharusnya berlandaskan kompetensi, keterbukaan informasi, dan kesempatan yang setara bagi semua pencari kerja.
Lebih jauh, Kempaka menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik transaksional yang justru mempersempit ruang meritokrasi. Menurut mereka, keadilan dalam rekrutmen adalah investasi jangka panjang bagi kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Tanpa SDM yang direkrut secara profesional, visi menghadirkan rumah sakit modern hanya akan menjadi jargon pembangunan.
“Transparansi bukan hanya soal administrasi yang diumumkan, tetapi bagaimana setiap tahapan seleksi dapat diawasi publik dan dipertanggungjawabkan secara etis maupun hukum,” lanjut pernyataan Erlangga
Pada akhirnya, Kempaka Bandung Raya menegaskan bahwa integritas dalam rekrutmen RSUD Rengasdengklok akan menentukan arah kepercayaan publik ke depan. Sebuah rumah sakit, bagi mereka, bukan hanya gedung tempat orang berobat, melainkan juga simbol kontrak sosial antara negara dan warganya.
RSUD Rengasdengklok tidak boleh lahir dari rahim ketidakadilan. Jika dari awal prosesnya cacat, maka bayang-bayang ketidakpercayaan akan selalu menyertai langkahnya.
