Progresif.id – Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jumat (23/10/2026).
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi serta persoalan yang dihadapi Desa Tanjungmekar dalam menjalankan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
Sabil Akbar mengatakan, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persoalan yang dihadapi setiap desa, termasuk kondisi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di tingkat desa.
Menurutnya, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, termasuk terkait insentif kader PKK yang sempat tersendat serta bantuan provinsi yang belum berjalan secara optimal.
“Dengan kondisi sekarang, anggaran desa terkadang memang tidak memungkinkan, terutama untuk ibu-ibu kader yang anggarannya sempat hilang atau insentifnya tersendat,” ujar Sabil.
Ia menilai, penguatan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif. Menurut Sabil, semakin banyak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Karawang maka peluang untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah juga semakin terbuka.
Sabil Akbar mengungkapkan, saat dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2019, keterwakilan anggota DPRD provinsi dari Karawang masih sangat terbatas. Pada periode berikutnya, jumlah anggota DPRD provinsi asal Karawang bertambah hingga sekitar lima orang.
Menurut dia, kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur di Karawang, seperti rumah sakit, jembatan dan jalan, karena distribusi anggaran dari tingkat provinsi dapat diperjuangkan secara lebih optimal.
“Dengan bertambahnya keterwakilan dari Karawang, pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, jembatan dan jalan menjadi lebih baik dan merata,” katanya.
Sabil Akbar juga mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan keterwakilan daerah dalam menentukan pilihan politik pada Pemilu 2029, baik untuk DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPR RI. Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada putra daerah yang dinilai mampu memperjuangkan kepentingan Karawang.
“Partainya boleh merah, hijau, kuning atau biru, tetapi kalau bisa orang Karawang. Seburuk-buruknya putra daerah, tidak mungkin mereka akan membangun daerah orang lain,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Sabil menyoroti semakin kompleksnya tugas kepala desa seiring munculnya berbagai program baru yang harus dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik agar program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian dari partai pendukung koalisi pemerintah, Sabil juga mengapresiasi program kesehatan gratis yang berjalan di Kabupaten Karawang. Namun, ia berharap sistem pelaporan dan informasi peluang kerja secara daring dapat diperbaiki sehingga pembagian kuota dapat lebih merata hingga ke masing-masing desa.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjungmekar, Helen Aini Syifa, menyambut baik kunjungan Sabil Akbar dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan tambahan relasi bagi pemerintah dan masyarakat Desa Tanjungmekar.
Helen mengatakan, sebelumnya Desa Tanjungmekar juga telah menerima kunjungan sejumlah anggota legislatif, sehingga kehadiran Sabil menjadi bagian dari hubungan yang diharapkan dapat terus dibangun untuk menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap ke depan Sabil Akbar dapat lebih sering berkunjung ke Desa Tanjungmekar sehingga dapat melihat langsung kondisi desa dan mendengar aspirasi masyarakat.
“Kami berharap Aa Dewan bisa lebih sering datang ke Desa Tanjungmekar, sehingga bisa melihat langsung kondisi dan mendengar aspirasi warga,” kata Helen.
Helen juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi melalui sesi tanya jawab bersama Sabil Akbar. Ia berharap berbagai masukan dari warga dapat diteruskan dan diperjuangkan melalui jalur legislatif sesuai kewenangan yang ada.
Kunjungan pengawasan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan silaturahmi, tetapi menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan antara pemerintah desa, masyarakat dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengidentifikasi persoalan serta mencari solusi bagi kebutuhan pembangunan di Desa Tanjungmekar.
