 |
| Sabil Akbar, M.IP. |
Progresif.id – Dewan Kehormatan DPRD Jawa Barat sekaligus anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Partai NasDem, Sabil Akbar, M.IP, menegaskan pembebasan lahan buffer zone di sekitar kawasan Terminal BBM Cikampek harus segera direalisasikan.
Pasalnya, persoalan tersebut dinilai sangat berdampak terhadap keselamatan, kehidupan, dan masa depan masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Sabil Akbar usai melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat siang (13/2/2026).
"Pembebasan buffer zone ini bukan sekadar janji pembangunan. Ini menyangkut rasa aman, keadilan, dan harapan warga yang sudah terlalu lama menunggu kepastian," tegas Sabil.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga mencermati adanya keresahan di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan calo dalam proses pembebasan lahan. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan harga sekaligus mencederai prinsip keadilan bagi warga terdampak.
"Kami mendengar adanya spekulasi di masyarakat soal calo lahan. Jika ini dibiarkan, akan memperpanjang masalah dan menimbulkan ketidakadilan. Padahal proses ini sudah berjalan lebih dari dua tahun," ujarnya.
Menurut Sabil, dengan rentang waktu yang cukup panjang tersebut, seharusnya pembebasan lahan dan relokasi warga sudah dapat direalisasikan secara transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pembebasan buffer zone dan relokasi warga merupakan langkah strategis, tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari risiko lingkungan dan keselamatan, tetapi juga untuk mendukung rencana pengembangan serta ekspansi pembangunan Pertamina ke depan.
"Kalau ingin pembangunan berjalan berkelanjutan, maka keselamatan dan hak warga harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada yang dirugikan," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, warga terdampak Terminal BBM (TBBM) Pertamina Cikampek, Karawang, Jawa Barat, kembali menegaskan sikap terhadap PT Pertamina Patra Niaga Persero karena janji pembebasan lahan buffer zone tak kunjung direalisasikan meski telah diperjuangkan lebih dari empat tahun.
Perwakilan warga Babakanbogor, Desa Dawuan Barat, Anim (55), menyampaikan berbagai upaya mediasi telah ditempuh, mulai dari surat ke Pertamina Pusat, mediasi di Polres Karawang, hingga pertemuan terbuka yang dimediasi langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam beberapa forum resmi, Pertamina disebut menjanjikan proses pembebasan lahan pada September 2025 dan pembayaran Oktober 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan.
"Di hadapan Gubernur Jawa Barat sudah disampaikan jadwalnya, tapi faktanya sampai sekarang nihil," tegas Anim, Kamis siang (12/2/2026).
Karena tidak ada realisasi, warga kini menggandeng penasihat hukum dan mengultimatum Pertamina. Jika tak ada kepastian dalam waktu dekat, warga akan mendatangi Gubernur Jawa Barat serta kantor pusat PT Pertamina Persero secara bersama-sama.
Selain itu, warga juga mengeluhkan dampak operasional TBBM, seperti polusi udara menyengat, lingkungan tidak terawat, hingga krisis air bersih akibat pengambilan air tanah oleh Pertamina.
"Rumah kami berdempetan dengan tangki, bau menyengat dan air tanah pun kami tidak kebagian," ujarnya. [Sky]
