 |
| Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M. (tengah) |
Progresif.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail (Kang Pipik), menegaskan komitmennya turun langsung ke masyarakat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.
Hal itu disampaikan Kang Pipik saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Dapil Jabar X Karawang–Purwakarta, yang digelar di Dusun Kedung Mundu RT 07/RW 02, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/12/2025) siang.
Kegiatan tersebut dihadiri aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Karawang.
Ketua PPDI DPC Karawang, Angga, menyampaikan apresiasi atas pertemuan tersebut. Ia menilai kehadiran langsung wakil rakyat menjadi bukti perhatian terhadap penyandang disabilitas. Angga berharap PPDI Karawang terus mandiri, saling menguatkan, dan berdaya dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kutawaluya, Nasep, berharap seluruh aspirasi warga yang disampaikan dapat diperjuangkan di tingkat provinsi agar realisasinya lebih cepat.
Sementara itu, Kang Pipik menegaskan tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah menyerap, mendorong, dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat.
"Apa pun bentuk aspirasi masyarakat akan saya dengarkan dan saya bawa ke tingkat provinsi, baik dari Karawang maupun Purwakarta," ujarnya.
Kang Pipik secara khusus menyoroti belum terealisasinya kartu disabilitas di Kabupaten Karawang. Ia menilai kartu tersebut penting sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.
"Saya cukup kaget karena hingga kini Karawang belum memiliki kartu disabilitas yang jelas dan terdata. Ini kebutuhan penting," tegasnya.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera merealisasikan pembuatan kartu disabilitas.
"Ini bukan sekadar administrasi, tetapi wujud kehadiran dan kepedulian negara," tambahnya.
Beragam aspirasi disampaikan warga dalam kegiatan tersebut, mulai dari Rulahu, ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, bantuan peralatan UMKM, sepeda listrik, PKH disabilitas yang belum diterima, hingga kebutuhan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, dan tongkat. Namun, aspirasi paling menonjol adalah lambannya realisasi kartu disabilitas.
Kang Pipik menegaskan seluruh aspirasi itu akan dibawa ke tingkat Provinsi Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. [*]
