SEMARANG, Progresif.id – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi Gedung Berlian di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/6/2020), kunjungan ini terkait studi Program Smart Province Pemprov Jawa Tengah yang sudah berjalan.
Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar menyampaikan, ingin mengetahui secara teknis Program Smart Province Jawa Tengah dan sejauh mana indikator keberhasilan Dinas Kominfo Jawa Tengah melaksanakan program ini, terlebih di tengah pandemi virus corona.
Kata Sabil, Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat sudah membentuk Pansus Kominfo yang terkait informasi statistik dan persandian, yaitu berkaitan dengan pelayanan publik, juga pelayanan birokrasi pemerintah untuk mempermudah akses koneksi.
"Kita mengali dan mencari informasi terkait keberadaan rancangan peraturan daerah (Raperda) Smart Province yang sedang kami bahas di Jawa Barat," kata Sabil Akbar.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dwi Yasmanto menjelaskan, Smart Province merupakan semangat Provinsi Jawa Tengah yang berkeinginan memberikan infomasi cepat, akurat dan terbuka bagi masyarakat, sehingga munculah ide Smart Province.
"Langkah-langkah ini dilakukan oleh Kominfo Provinsi Jawa Tengah, sehingga bisa terwujud Smart Province," kata Dwi.
Di tempat sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Provinsi Jateng Riena Retnaningrum menjelaskan, program unggulan ini merupakan integrasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kemudian integrasi layanan aduan kabupaten/kota.
Selain itu, peningkatan keamanan informasi, kemudian definisi operasional integrasi fiber optic (FO) kabupaten/kota.
"Kami sebetulnya sudah selesai tahun 2020, tapi saat ini kebijakan pemerintah provinsi fokus pada Covid-19, sehingga FO ditunda," jelasnya.
Diakuinya, teknis tersebut bisa dilaksankan pada tahun 2021, karena sambungan FO di seluruh kantor dinas yang ada Provinsi Jawa Tengah sudah terpenuhi.
"Dari situ, integrasi menjadi Smart City, dari kabupaten/ kota bisa menjadi Smart Province, target kami pada tahun 2021 layanan insfrastruktur TIK dapat terpenuhi," jelasnya. [rls setyana/ariel/spn]
